Panritanews.com | Ratusan tenaga kontrak yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kontrak Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut kejelasan status kerja dan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WITA ini melibatkan massa yang datang dengan mobil komando. Sambil berorasi, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “Nakes jantung kesehatan, nakes mogok masyarakat sakit.”
Koordinator lapangan, Muh. Ahyar, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan para tenaga kontrak yang merasa nasibnya digantung. Mereka menuntut agar nama-nama yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera diusulkan menjadi pegawai paruh waktu.
“Sekitar 200 ribu tenaga kontrak yang terdata di BKN tidak diusulkan oleh Dinas BKD menjadi pegawai paruh waktu,” ungkap Ahyar.
Menurutnya, alasan pemerintah daerah yang menyebut keterbatasan anggaran tidak masuk akal. Para honorer ini bukan tenaga fiktif; nama mereka tercatat dalam database BKN dan bahkan telah mengikuti seleksi PPPK sebelumnya.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang 10 sampai 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau tidak diangkat PPPK, otomatis kami akan dirumahkan,” tegas Ahyar.
Setelah berorasi di depan Kantor Bupati, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Mamuju sekitar pukul 11.15 WITA. Mereka berharap bisa bertemu langsung dengan anggota dewan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para honorer berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi. “Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju maupun DPRD terkait tuntutan para tenaga kontrak ini. Massa aksi khawatir akan kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah nyata.
(A.mus)
