Panritanews.com | Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) menghadapi krisis serius. Badan Keuangan Pemkab Polman mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 15 miliar tidak dapat dicairkan untuk tahun 2024 akibat keterbatasan dana di kas daerah yang hanya tersisa Rp 200 juta.
Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Pemkab Polman, Andi Nurhayat, menjelaskan bahwa kegagalan pencairan SP2D ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah.
“Belanja Pemkab lebih besar dibandingkan pendapatan yang masuk. Tidak mungkin ada gagal bayar kalau pendapatan mencukupi,” ungkapnya pada medua Jumat, (10/01/2025).
Data Badan Keuangan menunjukkan bahwa SP2D yang gagal cair meliputi:
• Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk bulan November dan Desember 2024.
• Insentif bagi rohaniawan<span;>, imam, dan perangkat masjid.
• Dana hibah untuk partai politik (Parpol)
• Utang pihak ketiga<span;>, dengan nilai terbesar mencapai Rp 8,5 miliar.
Krisis ini menimbulkan dampak signifikan, terutama pada gaji ribuan PTT yang bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan hidup. Selain itu, insentif bagi kelompok rohaniawan dan imam yang berperan penting dalam pelayanan keagamaan juga belum tersalurkan.
Saat ini, Pemkab Polman menunggu hasil audit dan review dari Inspektorat untuk menentukan apakah utang yang gagal dibayarkan dapat diselesaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Langkah strategis seperti meningkatkan PAD dan efisiensi anggaran menjadi prioritas utama untuk mengatasi krisis ini.
Lembaga Komunitas Peduli Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menilai bahwa situasi yang sedang dihadapi pemkab Polman mengindikasikan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang.
“Pemkab harus belajar dari masalah ini dan fokus pada efisiensi anggaran. Pengawasan yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depan,” ujar Sekjend L-Kompleks Ruslan Rahman.
(A.Mirsha)
