Panritanews.com | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor DPRD Polman, Senin (10/6/2024).
Aksi HMI tersebut mempertanyakan soal gaji aparat desa yang sudah 7 bulan belum terbayarkan serta mempertanyakan terkait gaji PPPK yang hingg saat ini juga belum terbayarkan.
Negara hari ini hanya memposisikan diri sebagai pemungut pajak karena tidak mengikutkan anggaran APBN dalam undang-undang Tapera tersebut jadi kami menolak,” tegas korlap aksi Ihsan. Senin (10/6/2023).
Sontak Aksi mahasiswa tersebut mendapat respon dari Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, Dihadapan massa aksi, Jupri mengklaim pihaknya telah mengambil tindakan dengan mendesak Pemda untuk segara membayarkan insentif non kapitasi PKM yang belum dibayarkan. Termasuk gaji para aparat Desa.
“Kami di DPRD tidak pernah berdiam diri. Tapi adik-adik HMI harus juga paham kondisi keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja,” jelas Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud.
Lanjut Jupri menyampaikan, terkait temuan defisit LHP BPK pihak DPRD akan mengatur waktu pertemuan antara DPRD dan Eksekutif untuk membahas hal tersebut.**
