Panritanews.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Senin, (21/10/2024), untuk membahas rencana aktivitas tambang pasir oleh PT. Jaya Pasir Andalan.
RDPU ini dilaksanakan sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas tambang pasir di sepanjang Sungai Kalukku hingga pesisir Desa Kalukku Barat dan Desa Beru-Beru.
Rapat dibuka oleh Munandar Wijaya dan dihadiri oleh anggota DPRD seperti Habsi Wahid, Andi Muhammad Qadafi Abidin, Zulfakri Sultan, M. Khalil Gibran, Yudiaman, dan Irwan Pababari. Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PT. Jaya Pasir Andalan dan pemerintah desa setempat, yang memfasilitasi diskusi terbuka untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat serta pihak terkait.
Dari hasil RDPU, disepakati beberapa poin penting, antara lain:
- Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulbar, termasuk Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Lingkungan Hidup, akan mengevaluasi dokumen UKL/UPL dan dokumen terkait operasi perizinan bersama DPRD Sulbar dalam waktu satu minggu.
- DPRD Sulbar meminta kepada PT. Jaya Pasir Andalan untuk menunda semua aktivitas tambang sampai ada hasil evaluasi dari pihak berwenang.
- DPRD Sulbar, bersama Dinas ESDM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Lingkungan Hidup, akan melakukan peninjauan lokasi dan bertemu dengan masyarakat yang terdampak.
- Hasil evaluasi akan disampaikan di Kantor Camat Kalukku bersama masyarakat setempat.
- Proses evaluasi ditargetkan berlangsung selama satu minggu.
RDPU ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aktivitas tambang pasir tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.
