Panritanews.com | Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPARI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Senin (11/8/2025). Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Zubair menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam orasinya, Zubair menuding adanya penyelewengan anggaran yang menyebabkan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) Polman tak pernah tersalurkan. Padahal, kata dia, anggaran Tukin rutin tercantum setiap tahun dalam APBD.
“Saat Pj. Bupati H. Hamzi menjabat, SK pembayaran sudah ada, tapi anggarannya menguap entah ke mana,” teriak Zubair di hadapan massa aksi.
Ia juga menyoroti Bupati H. Samsul Mahmud yang menandatangani pertanggungjawaban mutlak penggunaan anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024. Menurut Zubair, hal tersebut berarti ikut bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan realisasi anggaran sebagaimana direkomendasikan BPK.
Zubair menilai kebijakan Samsul Mahmud menutup kewajiban bermasalah menggunakan APBD adalah langkah keliru, karena seharusnya tanggung jawab itu dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar APBD tidak terbebani utang tambahan.
“Jangan sampai hak ASN dan masyarakat digerogoti. Ini bukti ada mafia anggaran di Pemda Polman,” serunya.
Dalam aksi itu, LKPARI juga menuding adanya pihak yang mengendalikan proyek-proyek pemerintah, termasuk di Dinas Pendidikan, melalui kelompok yang ia sebut “empat matahari kembar”. Zubair mengklaim, proyek-proyek tersebut tertahan menunggu “kondisi” dari kelompok itu, membuat banyak buruh bangunan kehilangan penghasilan.
LKPARI menegaskan akan membawa seluruh dugaan tersebut ke jalur hukum. Aksi demo berjalan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dan menjadi sorotan publik karena isu yang diangkat menyentuh persoalan transparansi, akuntabilitas, serta dugaan praktik korupsi di tubuh Pemkab Polman.
(Anr)
